Komisi VII Ingatkan Kemenperin Harus Miliki Data Valid Industri Kelapa Sawit Indonesia
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Foto: Oji/nvl
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menekankan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian agar dapat memberikan data yang jelas sekaligus terverifikasi terkait luas kepemilikan dan keterjangkauan lahan kelapa sawit yang dimiliki oleh industri. Baginya, data tersebut menjadi sangat krusial untuk mengambil langkah dan kebijakan tepat demi menekan harga CPO dalam negeri.
“Perlu ada kejelasan data. Karena agenda hari ini adalah (kami ingin melihat) berapa sih distribusi dan harga ketercukupan minyak goreng di masyarakat yang bagaimana. Itu yang harus lebih ditekankan. Kenapa kita minta kejangkauan juga dari 10 perusahaan ini,” ucap Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Disisi lain, politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPR RI itu meminta Kementerian Perindustrian agar juga mengembangkan Fatty Acid Methyl Esters (FAME) sebagai bahan biodiesel yang bisa menggantikan bahan bakar minyak (BBM) yang biasanya menjadi tumpuan untuk mesin diesel. FAME, jelasnya, sebagai salah satu produk turunan kelapa sawit berpotensi menjadi opsi energi baru terbarukan.
“Disparitas energi ini cukup tinggi. Apalagi, dengan konflik Ukraina dan Rusia ini. Bahan baku kelapa sawit itu bahan untuk biodiesel, kalau tidak salah, namanya FAME. Dengan kondisi minyak mentah yang sangat tinggi ini, FAME ini menjadi satu opsi energi baru terbarukan yang lagi digagas oleh pemerintah,” tandasnya.
Sebagai informasi, dalam rapat dengar pendapat tersebut turut dihadiri oleh 10 perwakilan perhimpunan maupun industri kelapa sawit. Di antaranya, Wings Group, SMART, Wilmar, Musim Mas Group, Salim Group, Gama Plantation, BKP, Incasi, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI). (ts/aha)
